Perang Pattimura Disebabkan Oleh: Akar Masalah dan

Perang Pattimura, sebuah episode penting dalam sejarah Indonesia, bukan sekadar pertempuran fisik. Lebih dari itu, ia adalah ledakan kekecewaan mendalam akibat penindasan dan ketidakadilan yang dialami masyarakat Maluku di bawah kekuasaan kolonial Belanda. Peristiwa ini mencerminkan semangat perlawanan yang membara, dipicu oleh berbagai faktor kompleks yang saling terkait.

Memahami penyebab Perang Pattimura adalah kunci untuk menghargai perjuangan pahlawan Maluku dan mengambil pelajaran berharga dari masa lalu. Artikel ini akan mengupas tuntas akar masalah yang memicu perang dahsyat ini, dampaknya terhadap masyarakat Maluku, dan relevansinya hingga saat ini. Mari kita selami lebih dalam sejarah yang penuh makna ini.

Monopoli Perdagangan Rempah-rempah VOC

Salah satu pemicu utama Perang Pattimura adalah monopoli perdagangan rempah-rempah yang diterapkan oleh Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC), atau Perusahaan Hindia Timur Belanda. VOC memegang kendali penuh atas perdagangan rempah-rempah seperti cengkeh, pala, dan fuli, yang sangat berharga di pasar Eropa. Masyarakat Maluku, yang mata pencahariannya sangat bergantung pada perdagangan rempah-rempah, merasa dirugikan dan diperas oleh kebijakan VOC yang sewenang-wenang.

VOC menentukan harga rempah-rempah dengan sangat rendah, jauh di bawah harga pasar yang seharusnya. Hal ini membuat para petani rempah-rempah di Maluku tidak mendapatkan keuntungan yang sepadan dengan kerja keras mereka. Selain itu, VOC juga menerapkan sistem penyerahan wajib (verplichte leverantie), di mana para petani harus menjual hasil panen mereka hanya kepada VOC dengan harga yang telah ditentukan. Kondisi ini memiskinkan masyarakat Maluku dan menimbulkan rasa frustrasi yang mendalam.

Kebijakan Kerja Paksa (Rodi)

Selain monopoli perdagangan, kebijakan kerja paksa atau rodi juga menjadi salah satu faktor penting yang memicu Perang Pattimura. Pemerintah kolonial Belanda memaksa masyarakat Maluku untuk bekerja tanpa upah dalam proyek-proyek pembangunan infrastruktur, seperti pembangunan jalan, benteng, dan fasilitas lainnya. Beban kerja paksa ini sangat berat dan seringkali dilakukan dalam kondisi yang tidak manusiawi.

Kerja paksa ini tidak hanya membebani secara fisik, tetapi juga merampas waktu dan tenaga masyarakat Maluku untuk mengurus ladang dan kebun mereka. Hal ini semakin memperparah kondisi ekonomi mereka dan menimbulkan rasa sakit hati serta kemarahan yang mendalam terhadap pemerintah kolonial Belanda. Banyak masyarakat Maluku yang meninggal dunia akibat kelelahan dan penyakit yang disebabkan oleh kerja paksa ini.

Pemberlakuan Pajak yang Tinggi

Pemerintah kolonial Belanda juga memberlakukan pajak yang tinggi kepada masyarakat Maluku. Pajak ini dipungut dari berbagai aspek kehidupan, mulai dari hasil panen, hewan ternak, hingga kepemilikan tanah. Beban pajak yang berat ini semakin memiskinkan masyarakat Maluku dan menyulitkan mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Pungutan pajak seringkali dilakukan dengan cara yang kasar dan intimidatif oleh para petugas pajak Belanda. Hal ini semakin memperburuk hubungan antara masyarakat Maluku dan pemerintah kolonial Belanda. Rasa ketidakadilan dan penindasan yang dirasakan oleh masyarakat Maluku akibat pajak yang tinggi ini menjadi salah satu bahan bakar yang menyulut api perlawanan.

Penolakan Terhadap Upah yang Layak

Pemerintah kolonial Belanda seringkali menolak untuk memberikan upah yang layak kepada masyarakat Maluku yang bekerja untuk mereka. Hal ini terutama terjadi pada pekerjaan-pekerjaan yang kasar dan berat, seperti pembangunan benteng dan pemeliharaan infrastruktur. Masyarakat Maluku merasa dieksploitasi dan diperlakukan tidak adil oleh pemerintah kolonial Belanda.

Penolakan terhadap upah yang layak ini tidak hanya menimbulkan masalah ekonomi, tetapi juga masalah sosial. Masyarakat Maluku merasa direndahkan dan tidak dihargai sebagai manusia. Rasa marah dan frustrasi yang menumpuk akibat perlakuan tidak adil ini akhirnya meledak dalam bentuk perlawanan bersenjata.

Pembubaran Tentara KNIL Pribumi

Pembubaran tentara Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL) yang berasal dari pribumi, termasuk dari Maluku, juga menjadi faktor penting yang memicu Perang Pattimura. Banyak mantan tentara KNIL yang merasa kecewa dan marah karena kehilangan pekerjaan dan sumber pendapatan mereka.

Mantan tentara KNIL ini memiliki pengalaman militer dan pengetahuan tentang taktik perang. Mereka kemudian menjadi tulang punggung perlawanan dalam Perang Pattimura, memimpin dan melatih para pejuang Maluku melawan pasukan Belanda. Kehadiran mereka memberikan kekuatan tambahan dan meningkatkan efektivitas perlawanan.

Hilangnya Kedaulatan Raja-Raja Lokal

Pemerintah kolonial Belanda secara bertahap menghilangkan kedaulatan raja-raja lokal di Maluku. Mereka mencampuri urusan internal kerajaan dan mengangkat pejabat-pejabat Belanda untuk menggantikan peran raja-raja lokal. Hal ini menimbulkan rasa tidak puas dan perlawanan dari para raja dan bangsawan Maluku.

Raja-raja lokal, yang sebelumnya memiliki kekuasaan dan pengaruh yang besar, merasa direndahkan dan diabaikan oleh pemerintah kolonial Belanda. Mereka kemudian bersekutu dengan masyarakat untuk melawan penjajah Belanda dan merebut kembali kedaulatan mereka yang hilang.

Pengaruh Kapitan Pattimura

Sosok Thomas Matulessy atau Kapitan Pattimura menjadi sentral dalam membangkitkan semangat perlawanan di Maluku. Kharisma dan kepemimpinannya yang kuat mampu menyatukan berbagai elemen masyarakat Maluku untuk melawan penjajah Belanda.

Pattimura, seorang mantan sersan mayor KNIL, memiliki pengalaman militer dan pemahaman yang mendalam tentang strategi perang. Ia mampu mengorganisir dan melatih para pejuang Maluku dengan baik, sehingga mereka mampu memberikan perlawanan yang sengit kepada pasukan Belanda.

Keluarga dan Latar Belakang Pattimura

Thomas Matulessy, atau Kapitan Pattimura, lahir di Haria, Pulau Saparua, pada tanggal 8 Juni 1783. Ayahnya bernama Antoni Matulessy dan ibunya bernama Fransina Talahatu. Ia berasal dari keluarga Kristen Protestan yang taat.

Sebelum bergabung dengan KNIL, Pattimura bekerja sebagai pedagang. Pengalamannya berinteraksi dengan berbagai kalangan masyarakat membuatnya memahami kondisi sosial dan ekonomi yang dialami oleh masyarakat Maluku di bawah kekuasaan kolonial Belanda.

Peran Pattimura dalam Perang

Pattimura memimpin serangan ke Benteng Duurstede di Saparua pada tanggal 15 Mei 1817. Serangan ini berhasil merebut benteng tersebut dan membunuh Residen van den Broek beserta pasukannya. Kemenangan ini membangkitkan semangat perlawanan di seluruh Maluku.

Setelah merebut Benteng Duurstede, Pattimura membentuk pemerintahan sendiri dan mengangkat dirinya sebagai Kapitan Besar. Ia kemudian memimpin perlawanan terhadap pasukan Belanda di berbagai wilayah Maluku, seperti Haruku, Saparua, dan Nusalaut.

Akhir Hidup Pattimura

Setelah beberapa bulan memberikan perlawanan sengit, Pattimura akhirnya ditangkap oleh pasukan Belanda pada tanggal 11 November 1817. Ia kemudian diadili dan dijatuhi hukuman gantung.

Kapitan Pattimura dieksekusi pada tanggal 16 Desember 1817 di alun-alun Kota Ambon. Meskipun telah meninggal dunia, semangat perlawanan Pattimura tetap hidup dan menjadi inspirasi bagi generasi penerus bangsa Indonesia.

Kesimpulan

Perang Pattimura adalah sebuah peristiwa penting dalam sejarah Indonesia yang dipicu oleh berbagai faktor kompleks. Monopoli perdagangan rempah-rempah, kebijakan kerja paksa, pemberlakuan pajak yang tinggi, penolakan terhadap upah yang layak, pembubaran tentara KNIL pribumi, hilangnya kedaulatan raja-raja lokal, dan peran Kapitan Pattimura adalah beberapa di antara faktor-faktor yang berkontribusi pada meletusnya perang ini.

Memahami penyebab Perang Pattimura memberikan kita wawasan yang lebih mendalam tentang perjuangan masyarakat Maluku melawan penjajahan Belanda. Peristiwa ini juga mengajarkan kita tentang pentingnya persatuan, keberanian, dan semangat pantang menyerah dalam menghadapi ketidakadilan. Semangat Pattimura dan para pahlawan Maluku lainnya harus terus kita jaga dan lestarikan sebagai bagian dari identitas bangsa Indonesia.